Sahabatnews. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Ruslan Tambak angkat bicara soal maraknya pergantian Pj Kepala Desa dan perangkat desa yang terjadi belum lama ini di Labusel.
Melalui akun Facebook miliknya (Ruslan Tambak Al-Labusel) dia menggambarkan bahwa demokrasi desa di Labusel berada di titik terburuk “Demokrasi Desa Berada di Titik Nadir”.
Menurut Ruslan Tambak, pergantian para Pj Kepala Desa serta perangkat desa seperti Kaur, Kadus, PMD dan lain-lain kurang memperlihatkan substansinya sehingga terkesan hanya bagi-bagi kue, bagi-bagi posisi dan jabatan.
Pria berkaca mata yang pernah menjadi Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Labusel itu pun menuangkan kekhawatirannya mengenai pengelolaan pemerintahan yang kurang profesional. Bukan untuk menyelesaikan permasalahan di desa, malah menimbulkan gesekan.
“Saya khawatir, pengelolaan pemerintahan atas dasar “suka” dan “tidak suka” seperti ini hanya menimbulkan gesekan, gejolak dan keributan. Hanya “ganti pemain”. Adapun masyarakat kembali jadi penonton sekaligus korban,” ujarnya.
Terakhir, Ruslan Tambak menawarkan opsi kepada Pj Kepala desa dan perangkat desa, jika terdapat ada peraturan yang dilanggar dalam hal pemecatan tersebut, silakan buat aduan tertulis ke dewan untuk dilakukan RDP dengan pihak terkait, atau langsung membawanya ke jalur hukum.
“Kepada perangkat desa yang diberhentikan secara sepihak, dan diduga pemberhentian itu melanggar aturan, silakan mencari keadilan. Gugat keputusan Pj Kepala Desa itu ke PTUN”, imbuhnya.
Belakangan ini memang banyak terjadi perombakan Pj Kades dan perangkat desa di Labusel. Perombakan tersebut terjadi pasca pergantian Kepala daerah. Pergantian aparat desa semakin banyak disorot karena diduga “bagi-bagi kue” untuk tim sukses atau yang terafiliasi dengan penguasa saat ini. (Red)
